Suara Nurantara.Id, TAJUK RENCANA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu agenda strategis nasional yang mengemban misi mulia: memperbaiki kualitas gizi generasi muda dan menekan angka stunti di seluruh pelosok negeri. Duit negara yang dikucurkan tidak sedikit, dan fasilitas yang disalurkan ke daerah-daerah—mulai dari dana operasional hingga armada kendaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—dihadirkan untuk satu tujuan utama: memastikan makanan bergizi sampai ke tangan anak-anak secara tepat waktu dan higienis.
Namun, sorotan publik belakangan ini terkait dugaan penyalahgunaan armada operasional SPPG yang terpergok terparkir di kawasan destinasi wisata menunjukkan adanya celah krusial dalam tata kelola di lapangan. Peristiwa semacam ini mungkin terlihat sepele bagi sebagian pihak, sekadar “menumpang fasilitas” di sela tugas. Akan tetapi, dalam kacamata etika publik dan akuntabilitas anggaran negara, pembiaran terhadap hal sekecil apa pun adalah awal dari erosi integritas.
Aset operasional MBG dibeli dan dirawat menggunakan uang rakyat. Setiap tetes bahan bakar dan kilometer yang ditempuh kendaraan tersebut harus dipertanggungjawabkan demi kelancaran rantai pasok pangan anak-anak sekolah. Ketika kendaraan operasional dipakai di luar peruntukan resmi, ada dua hal yang dipertaruhkan: kepercayaan masyarakat terhadap program nasional dan efisiensi logistik di tingkat lokal.
Redaksi Suara Nusantara.Id memandang bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi total bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh mitra pengelola di daerah. Pengetatan pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan surat edaran atau imbauan di atas kertas. Diperlukan mekanisme pengawasan yang nyata dan terukur:
- Digitalisasi dan Pemantauan Armada: Penerapan teknologi pencatatan GPS tracking serta sistem logbook digital pada setiap armada operasional SPPG untuk memantau rute dan jam kerja secara real-time.
- Sanksi Tegas dan Terukur: Adanya SOP yang jelas terkait sanksi administratif hingga pemutusan kemitraan bagi pengelola atau oknum yang terbukti menyalahgunakan fasilitas negara.
- Pelibatan Pengawasan Publik: Membuka kanal aduan masyarakat yang transparan agar warga dapat ikut serta mengawal jalannya program di daerah mereka masing-masing.
Membangun program besar tidak hanya diukur dari seberapa banyak porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa disiplin para penyelenggaranya dalam menjaga amanah aset publik. Jangan sampai niat luhur menyehatkan anak bangsa tercederai oleh kelalaian tata kelola di tingkat tapak.
Editorial Redaksi) Suara Nusantara.Id yang berfokus pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat terhadap aset negara dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG):
(John S Naga, S.E., Pimpinan Redaksi Suara Nusantara.Id)
