SUARA NUSANTARA.ID, JAKARTA — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada di bawah sorotan publik. Memasuki awal Oktober 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menggulirkan penyesuaian kebijakan, mulai dari perluasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T) hingga penerapan skema insentif operasional sebesar Rp2.000 per porsi bagi mitra pengelola.
Di satu sisi, ekspansi ini membawa misi pemerataan gizi. Namun di sisi lain, dinamika di lapangan mengungkap kompleksitas masalah—mulai dari keberlanjutan operasional dapur hingga efek dominonya terhadap ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta petani lokal.
Insentif dan Suara Mitra Pengelola
Penetapan skema insentif operasional berdasarkan porsi riil ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Meski demikian, penyesuaian tersebut memicu keresahan sejumlah mitra pengelola di daerah. Ratusan perwakilan asosiasi mitra SPPG sempat mendatangi Gedung DPR RI untuk menyuarakan perlindungan hukum, kepastian jadwal operasional dapur yang selesai dibangun, serta kejelasan pengembalian investasi.
Ketidakpastian operasional tersebut berimbas langsung pada kepastian usaha pengelola yang telah mengeluarkan dana investasi untuk memenuhi kualifikasi standar kelayakan dari BGN.
Efek Berganda dan Tantangan Pemasok Lokal
Di luar urusan dapur, MBG sejatinya digadang-gadang memicu multiplier effect bagi perekonomian daerah. Kebutuhan bahan baku harian—seperti beras, telur, daging, ikan, dan sayuran—dalam jumlah besar menjanjikan porsi pasar baru bagi petani, peternak, dan UMKM pangan lokal.
Namun, integrasi pemasok lokal ke dalam rantai pasok SPPG menghadirkan tantangan tersendiri:
- Kontinuitas dan Volume Pasokan: Pengelola dapur diwajibkan memenuhi volume pasokan yang stabil setiap hari. Bagi sebagian petani kecil dan UMKM daerah, memenuhi standar kuantitas serta ritme pengiriman yang ketat masih menjadi kendala teknis.
- Kejelasan Arus Kas (Cash Flow): Pelaku UMKM menyoroti pentingnya kepastian dan kecepatan sistem pembayaran bahan baku dari pengelola dapur. Kelancaran pembayaran menjadi “urat nadi” utama bagi kelangsungan modal kerja rantai pasok lokal.
- Risiko Fluktuasi Harga Pasar: Melonjaknya permintaan bahan pangan secara mendadak di suatu wilayah berpotensi memicu kenaikan harga bahan baku di pasar lokal, yang berisiko membebani masyarakat umum di luar penerima program jika rantai pasok tidak dipetakan dengan matang.
Mendorong Kemitraan Transparan
Menanggapi hal ini, BGN bersama pemerintah daerah terus mendorong penguatan ekosistem rantai pasok inklusif. SPPG diimbau aktif menyerap komoditas pangan dari koperasi, kelompok tani (Poktan), dan pelaku UMKM sekitar guna menekan biaya logistik sekaligus mencegah dominasi pasokan oleh distributor besar.
Para pelaku usaha daerah berharap adanya pendampingan pemenuhan standar mutu dan skema kontrak kerja sama yang transparan. Sinergi yang sehat antara pemerintah pusat, pengelola SPPG, dan pelaku ekonomi lokal dinilai menjadi kunci utama agar program pemenuhan gizi ini benar-benar membawa dampak kesejahteraan yang merata di tingkat tapak. (SN-Red)
