SUARA NUSANTARA.ID JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap barang ilegal dan penyelundupan yang masuk ke Indonesia.
Saat tiba di kompleks Istana, Djaka sempat ditanya wartawan mengenai agenda pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Namun, ketika itu ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan pemanggilannya.
“Belum tahu,” kata Djaka singkat saat ditanya awak media. Prabowo Beri Arahan Khusus kepada Bea Cukai
Usai menghadap Presiden, Djaka akhirnya mengungkapkan arahan yang diberikan Prabowo.
Menurut Djaka, Presiden meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperketat pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia dan kawasan pesisir.
“Dipanggil, disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu aja,” ujar Djaka kepada wartawan setelah pertemuan dengan Prabowo.
Penguatan pengawasan tersebut terutama diarahkan untuk mencegah masuknya berbagai barang ilegal maupun barang yang dilarang.
Djaka menyebut sejumlah komoditas yang menjadi perhatian, di antaranya narkotika serta pakaian bekas impor atau balpres.
“Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang,” katanya.
Bea Cukai Siapkan Strategi Perketat Pengawasan
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Bea Cukai akan memperkuat sarana dan prasarana pengawasan sekaligus meningkatkan kinerja satuan tugas penegakan hukum terhadap penyelundupan.
Djaka mengatakan penambahan peralatan menjadi salah satu strategi yang akan dilakukan untuk mendukung pengawasan di lapangan.
“Ya strateginya ya pasti nambah, nambah ini, apa namanya, nambah peralatan, kemudian Satgas diperketat, itu saja,” ujarnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan perairan Selat Malaka, yang merupakan jalur strategis dan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.
Djaka menyebut Bea Cukai memiliki pangkalan sarana operasi di sepanjang wilayah tersebut dengan lebih dari 100 kapal yang dapat diberdayakan untuk mendukung pengawasan.
Namun, ia menegaskan optimalisasi armada tetap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
“Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya. Nanti kita akan berdayakan semua. Tapi semuanya tergantung anggaran yang ada,” kata Djaka
Pengawasan Impor Ilegal Jadi Perhatian Pemerintah
Arahan Prabowo kepada Dirjen Bea Cukai ini datang ketika pemerintah juga tengah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas impor ilegal.
Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai memperkuat pengawasan terhadap komoditas impor ilegal dengan mengandalkan sumber daya manusia, teknologi, serta perbaikan proses bisnis.
Menurut Suahasil, pengawasan yang efektif membutuhkan petugas yang kompeten dan berintegritas, sekaligus dukungan teknologi dan sistem kerja yang baik.
Dengan arahan tersebut, pengawasan terhadap jalur perbatasan dan pesisir akan menjadi salah satu fokus Bea Cukai untuk menekan penyelundupan barang ilegal, termasuk narkotika dan pakaian bekas impor.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga jalur perdagangan resmi sekaligus melindungi pasar dalam negeri dari masuknya barang-barang ilegal.
(Aan/Redaksi)
