SUARA NUSANTARA.ID, JAKARTA: Pemerintah mulai mencari sumber pembiayaan baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran program tersebut harus dipisahkan dari sektor pendidikan paling lambat pada 2028.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah masih memiliki waktu untuk menyiapkan skema pembiayaan MBG. Salah satu opsi yang terbuka adalah melakukan realokasi anggaran dalam pembahasan APBN 2028.
“Itu kita pikirkan nanti, pembahasan anggaran 2028. Tapi saya pikir kita bisa realokasi sana-sini sehingga kita mencukupi,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, sebagaimana dikutip Minggu (30/8/2026).
Namun, realokasi anggaran bukan satu-satunya pilihan. Pemerintah juga membidik potensi penerimaan negara yang selama ini dinilai belum optimal, terutama dari sektor perpajakan serta bea dan cukai.
Purbaya menegaskan, pemerintah akan berupaya menutup berbagai celah kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, perbaikan pemungutan pajak dan kepabeanan menjadi salah satu kunci memperkuat kemampuan fiskal pemerintah.
“Ya makanya kuncinya sekarang ke depan adalah peningkatan efisiensi pajak dan bea cukai collection-nya. Kita ngamanin dari kebocoran-kebocoran yang signifikan ke depan,” katanya.
Potensi Penerimaan Capai Rp10 Triliun
Purbaya menyebut potensi penerimaan negara yang dapat diamankan dari sektor-sektor yang dinilai belum menjalankan kewajiban sesuai aturan bisa mencapai sekitar Rp10 triliun.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri baja dalam negeri. Purbaya memperkirakan potensi penerimaan yang dapat diamankan dari sektor tersebut mencapai lebih dari Rp5 triliun.
“Dari pajak saja yang nggak beroperasi dengan benar sesuai dengan aturan yang ada, dari (perusahaan) China itu bisa Rp5 triliun lebih,” ungkapnya.
Selain industri baja, sektor bahan bangunan juga disebut memiliki potensi penerimaan yang besar. Nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan yang berpotensi menggerus penerimaan negara.
“Dari sektor bahan bangunan yang sama cara kerjanya Rp5 triliun lebih. Dari nanti yang selundupan-selundupan kita beresin juga,” ujar Purbaya.
Menurutnya, penutupan celah kebocoran tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperluas basis pihak yang memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Harusnya nanti akan lebih bagus karena yang bayar lebih banyak,” tegasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ruang fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan program MBG yang ke depan harus memiliki pos anggaran tersendiri.
Dengan optimalisasi penerimaan pajak, bea dan cukai serta penertiban berbagai kebocoran, pemerintah berharap kebutuhan pembiayaan MBG dapat dipenuhi tanpa harus mengorbankan anggaran sektor strategis lainnya.
(*/J./Ngrh/Redaksi Suara Nusantara.ID)
