SUARA NUSANTARA.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai titik penyerapan hasil panen petani, khususnya gabah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hasil pertanian Lampung dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat di daerah sendiri.
Gubernur Lampung Mirzani Djausal menyampaikan target tersebut saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Smergou, Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta jajaran Forkopimda Lampung.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menyoroti kondisi gabah hasil panen petani Lampung yang sebagian masih dibawa ke luar daerah untuk diproses.
Setelah menjadi beras, komoditas tersebut kemudian kembali masuk ke Lampung dan dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi.
“Gabahnya dari Lampung, masa nilai tambahnya justru dinikmati daerah lain?” demikian gagasan yang disampaikan Gubernur Mirza dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diputus melalui penguatan ekosistem koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Mulai pekan depan, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan KDKMP di desa-desa yang sedang memasuki masa panen mulai melakukan penyerapan gabah petani.
Kepala desa yang wilayahnya sedang memasuki panen juga diminta segera melaporkan kondisi tersebut. KDKMP nantinya diharapkan dapat dihidupkan sebagai titik penyerapan sehingga petani tidak harus membawa gabahnya keluar Lampung untuk mencari pembeli.
Tidak hanya gabah
Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian Lampung tidak semata-mata berkaitan dengan komoditas gabah.
Lampung memiliki potensi produksi pertanian yang besar, antara lain padi, jagung dan singkong. Besarnya produksi tersebut harus diikuti dengan kemampuan daerah dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
Tantangannya adalah bagaimana hasil bumi Lampung tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diproses dan dikembangkan di daerah sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan masyarakat.
Penguatan KDKMP diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun rantai ekonomi tersebut, mulai dari penyerapan hasil panen, pengolahan hingga pemasaran.
Dengan demikian, keuntungan dari proses peningkatan nilai komoditas tidak seluruhnya mengalir ke daerah lain.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi pertanian.
Jika KDKMP mampu berfungsi sebagai titik penyerapan dan pengolahan, petani diharapkan memiliki akses pasar yang lebih dekat dan tidak terlalu bergantung pada pembeli dari luar daerah.
Bagi Lampung, optimalisasi potensi pertanian tersebut menjadi penting karena sektor pangan merupakan salah satu kekuatan ekonomi daerah.
Ke depan, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan koperasi, kemampuan menyerap hasil panen, kepastian pasar, serta dukungan pemerintah dalam membangun fasilitas pengolahan dan distribusi.
Dengan penguatan dari tingkat desa, hasil bumi Lampung diharapkan tidak lagi sekadar keluar sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah di daerah dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Lampung.
(JOHN/Redaksi Suara Nusantara.Id)
